REPLI.CO.ID, Jakarta – Jasa Raharja menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2026 yang digelar pada Senin, 2 Maret 2026 di Jakarta. Dalam forum strategis yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin hadir sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung sistem keselamatan transportasi nasional selama periode Operasi Ketupat 2026.
Rapat koordinasi yang mengundang sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga terkait, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, serta Wamen Pariwisata Ni Luh Puspa.
Turut hadir Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, SH, M.Hum., perwakilan dari BNPB, BMKG, BASARNAS, serta jajaran Direktur Utama BUMN terkait. Kehadiran lintas kementerian, TNI-Polri, lembaga, dan BUMN ini menegaskan kuatnya sinergi nasional dalam memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan arus mudik dan balik Idulfitri 2026.
Dalam paparannya, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa fokus perusahaan pada Angkutan Lebaran 2026 adalah percepatan jaminan dan penguatan upaya keselamatan transportasi.
“Dalam konteks ini, tugas Jasa Raharja bukan hanya membayarkan santunan kepada korban kecelakaan saja, tapi kami memastikan negara hadir secara cepat, terintegrasi, dan tanpa penundaan saat ada risiko kecelakaan pada masyarakat,” ungkapnya.
Awaluddin juga menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat 2026 sangat ditentukan oleh sinergi dalam satu ekosistem keselamatan nasional, di mana Jasa Raharja berperan dalam memberikan perlindungan sosial bagi korban kecelakaan. Karena itulah, secara aktivitas, Jasa Raharja tidak dapat bekerja sendiri.
“Sejak Januari hingga Februari 2026, sesuai koordinasi dan arahan Kakorlantas serta Menteri Perhubungan, kami telah melakukan survei di beberapa jalur tol dan jalan arteri bersama Jasa Marga. Kemudian juga cek kesiapan simpul-simpul kritikal seperti di pelabuhan Bakauheni-Merak. Secara keseluruhan, koordinasi langsung dengan Korlantas, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Jasa Marga sudah dilakukan,” jelas Awaluddin.
Sebagai bagian dari BUMN yang tergabung dalam ekosistem Danantara Indonesia, perusahaan berkomitmen mendukung pelayanan publik yang berorientasi pada keselamatan berkendara. Dalam Operasi Ketupat 2026, perusahaan mengerahkan
2.000 petugas Jasa Raharja secara nasional, membentuk 29 tim reaksi cepat di 29 kantor wilayah, menyiapkan 25 pos pelayanan terintegrasi bersama stakeholder, serta 15 tenda taktis di titik strategis. Selain itu, dilakukan 92 kegiatan dukungan keselamatan dan pemasangan 1.700 titik imbauan keselamatan lalu lintas.
Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa Operasi Ketupat 2026 akan dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta orang, menurun 1,75 persen dibandingkan tahun 2025. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 14–15 Maret 2026 dan 18–19 Maret 2026, serta puncak arus balik pada 25–26 Maret dan 28–29 Maret 2026.
“Kami berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan capaian Operasi Ketupat sebelumnya. Dengan potensi pergerakan masyarakat yang besar, Polri bersama seluruh stakeholder akan mengoptimalkan manajemen rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, one way, contraflow, hingga buffer zone di pelabuhan agar pengamanan berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Dedi.
Kehadiran dalam Rakor Lintas Sektoral ini menegaskan komitmen Jasa Raharja untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat berjalan cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran selama periode Idulfitri 2026. Dengan dukungan insan Jasa Raharja di seluruh Indonesia, skema asuransi kecelakaan dihadirkan sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik, sekaligus wujud komitmen perusahaan untuk melayani sepenuh hati dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. (*)
